You are here

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-26/PJ/2012

<p>PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN<br /> TAHUNAN<br /> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br /> DIREKTUR JENDERAL PAJAK,</p> <p> Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi penerimaan dan<br /> pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan dan meningkatkan<br /> kepastian hukum kepada Wajib Pajak sehubungan dengan<br /> penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, perlu menetapkan<br /> Peraturan Direktur ,Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerimaan dan<br /> Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan;</p> <p> Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum<br /> dan Tata Cara Pcrpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia<br /> Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik<br /> Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah<br /> terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009<br /> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,<br /> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);</p> <p> 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan<br /> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,<br /> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)<br /> sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan<br /> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara<br /> Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan<br /> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);</p> <p> 3. Keputusan Menteri Kcuangan Nomor 534/ KMK.04/2000 tentang<br /> Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Keterangan dan atau<br /> Dokumen yang Harus Dilampirkan;</p> <p> 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/ PMK.03 /2007 tentang<br /> Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara<br /> Pengambilan, Pcngisian, Penandatanganan, dan Penyampaian<br /> Surat Pembcritahuan sebagaimana telah diubah dengan<br /> Peraturan Menteri Kcuangan Nomor 152 / PMK.03/2009;</p> <p> 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007 tentang<br /> Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;</p> <p> 6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ/2001<br /> tentang Keterangan dan/ atau Dokumen Lain yang Harus<br /> Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan;</p> <p> 7. Peraturan .0P<br /> -2-<br /> 7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-179/ PJ/ 2007<br /> tentang Tempat Lain yang Dapat Digunakan untuk Menerima<br /> Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan<br /> Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2009;</p> <p> 8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-81/ PJ. / 2007<br /> tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib<br /> Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan<br /> Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Surat Pemberitahuan Tahunan<br /> Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2007 beserta Petunjuk<br /> Pengisiannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan<br /> Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/ PJ/2008;</p> <p> 9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2008<br /> tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan<br /> Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan<br /> Tahunan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan<br /> Penyedia Jasa Aplikasi (ASP);</p> <p> 10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/ PJ/ 2009<br /> tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam<br /> Bentuk Elektronik;</p> <p> 11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/ PJ/ 2010<br /> tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak<br /> Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan<br /> Beserta Petunjuk Pengisiannya;</p> <p> 12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/ PJ/ 2011<br /> tentang Percepatan Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT);</p> <p> 13. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011<br /> tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan<br /> Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir<br /> 1770S atau 1770SS secara e-Filing melalui Website Direktorat<br /> Jenderal Pajak (<a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> );</p> <p> MEMUTUSKAN:<br /> Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA<br /> CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT<br /> PEMBERITAHUAN TAHUNAN.<br /> Pasal 1</p> <p> Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:<br /> 1. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan<br /> SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun<br /> pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak<br /> Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S,<br /> SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak<br /> Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/$), termasuk SPT Tahunan<br /> Pembetulan.<br /> 2. SRI' ...<br /> 2<br /> 2. SPT Tahunan Elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-SPT<br /> Tahunan adalah data SPT Wajib Pajak sebagaimana dimaksud<br /> pada angka 1 dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib<br /> Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh<br /> Direktorat Jenderal Pajak.<br /> 3. SPT Tahunan Lengkap adalah SPT Tahunan yang semua elemen<br /> SPT Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap, SPT<br /> Induk telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya,<br /> telah dilengkapi dengan lampiran khusus, keterangan dan/atau<br /> dokumen yang disyaratkan, serta, dalam hal e-SPT Tahunan, e-<br /> SPT Tahunan dapat diproses dalam Sistem Informasi Perpajakan<br /> di Direktorat Jenderal Pajak.<br /> 4. e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian<br /> Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik<br /> yang dilakukan secara on-line yang real time melalui website<br /> Direktorat Jenderal Pajak (<a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> ) atau Penyedia Jasa<br /> Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).<br /> 5. Tempat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut dengan TPT<br /> adalah tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi pada KPP<br /> termasuk Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi<br /> Perpajakan (KP2KP) untuk memberikan pelayanan perpajakan.<br /> 6. Pojok Pajak, Mobil Pajak atau Tempat Khusus Penerimaan Surat<br /> Pemberitahuan Tahunan (Drop Box) adalah tempat lain yang<br /> dapat digunakan untuk menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan.<br /> 7. Media Eletronik adalah sarana penyimpan data digital yang dapat<br /> dibaca oleh Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal<br /> Pajak.<br /> 8. Tanda Terima SPT adalah tanda bukti penerimaan SPT Tahunan<br /> yang diberikan petugas kepada Wajib Pajak.<br /> 9. Pengolahan SPT adalah serangkaian kegiatan yang meliputi<br /> penelitian SPT dan perekaman SPT.<br /> 10. Penelitian kelengkapan SPT adalah kegiatan yang dilakukan<br /> untuk menilai kelengkapan pengisian SPT Tahunan dan<br /> lampiran-lampirannya serta kelengkapan lampiran yang<br /> disyaratkan.<br /> 11. Perekaman SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan<br /> untuk memasukkan semua unsur SPT ke dalam basis data<br /> perpajakan dengan cara antara lain merekam, uploading,<br /> dan/atau memindai (scanning).<br /> 12. Loading adalah kegiatan memindahkan data/ informasi digital<br /> dari media elektronik/jaringan komunikasi data ke Sistem<br /> Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak.<br /> Pasal 2<br /> (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara:<br /> a. langsung<br /> - 4 -<br /> a. langsung;<br /> b. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke<br /> Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar;<br /> c. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir<br /> dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak<br /> (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar;<br /> d. e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak<br /> (vvww.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi/ Application<br /> Service Provider (ASP).<br /> (2) Penyampaian SPT Tahunan secara langsung sebagaimana<br /> dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebut di atas dapat dilakukan<br /> di TPT, Pojok Pajak, Mobil Pajak atau Drop Box di mana raja yang<br /> disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.<br /> (3) Penyampaian SPT Tahunan secara langsung sebagaimana<br /> dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disampaikan di TPT KPP<br /> tempat Wajib Pajak terdaftar, dalam hal:<br /> a. SPT Tahunan lebih bayar;<br /> b. SPT Tahunan pembetulan;<br /> c. SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu<br /> penyampaian SPT; dan/atau<br /> d. SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT;<br /> (4) Penyampaian SPT Tahunan secara langsung sebagaimana<br /> dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tidak dalam amplop<br /> atau kemasan lainnya<br /> (5) Penyampaian SPT Tahunan melalui pos atau perusahaan jasa<br /> ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br /> huruf b atau huruf c dilakukan dalam amplop tertutup yang<br /> telah dilekati lembar informasi amplop SPT Tahunan yang berisi<br /> data sebagai berikut:<br /> a. Nama Wajib Pajak;<br /> b. Nomor Pokok Wajib Pajak;<br /> c. Tahun Pajak;<br /> d. Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar);<br /> e. Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan Ke- ...);<br /> f. Perubahan Data (Ada/Tidak Ada);<br /> g. Nomor Telepon;<br /> h. Pernyataan; dan<br /> i. Tanda Tangan Wajib Pajak.<br /> (6) Format lembar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)<br /> dilekatkan pada amplop SPT Tahunan mengacu pada Lampiran I<br /> Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.<br /> (7) Dalam hal Wajib Pajak mengalami perubahan data, Wajib Pajak<br /> harus mengisi dan melampirkan lembar perubahan data<br /> identitas Wajib Pajak.<br /> Pasal 3 ...<br /> (?D<br /> -5-<br /> Pasal 3<br /> SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap apabila:<br /> 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nama Wajib Pajak tidak<br /> dicantumkan dalam SPT Induk dengan benar, lengkap dan jelas;<br /> 2. SPT Induk tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;<br /> 3. SPT Induk ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak tetapi tidak<br /> dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau SPT Tahunan PPh<br /> Orang Pribadi ditandatangani oleh ahli waris tetapi tidak<br /> dilampiri dengan Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang<br /> berwenang;<br /> 4. Terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap;<br /> 5. SPT Tahunan Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri dengan bukti<br /> pelunasan berupa SSP yang sesuai;<br /> 6. SPT Tahunan tidak atau kurang disertai dengan lampiran pada<br /> Formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV butir I.A,<br /> butir II.A, butir III.A dan butir IV.A pada Peraturan Direktur<br /> Jenderal Pajak ini;<br /> 7. SPT Tahunan tidak atau kurang disertai dengan Lampiran<br /> Keterangan dan/atau Dokumen yang Disyaratkan sebagaimana<br /> ditetapkan pada Lampiran IV butir I.A s.d. butir IV.A atau butir<br /> I.B s.d. butir IV.B atau butir I.0 s.d. butir IV.0 pada Peraturan<br /> Direktur Jenderal Pajak ini;<br /> 8. Lampiran "Daftar Harta dan Kewajiban Pada Akhir Tahun dan<br /> Daftar Susunan Anggota Keluarga" dalam SPT Tahunan PPh<br /> Orang Pribadi dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;<br /> 9. Lampiran "Daftar Pemegang Saham/ Pemilik Modal dan Daftar<br /> Susunan Pengurus dan Komisaris" dalam SPT Tahunan PPh<br /> Badan dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;<br /> 10. Terdapat Lampiran Khusus sebagaimana ditetapkan pada<br /> Lampiran IV butir I.A s.d. butir IV.A atau butir I.B s.d. butir IV.B<br /> atau butir I.0 s.d. butir IV.0 pada Peraturan Direktur Jenderal<br /> Pajak ini yang diisi tidak lengkap;<br /> 11. SPT Induk basil cetakan dari aplikasi e-SPT Tahunan yang<br /> disampaikan oleh Wajib Pajak tidak dilampiri dengan media<br /> elektronik yang berisi data digital SPT Tahunan;<br /> 12. e-SPT Tahunan yang data digitalnya disampaikan dengan<br /> menggunakan media elektronik, tetapi isi datanya tidak sesuai<br /> dengan SPT Induk hasil cetakan yang disampaikan oleh Wajib<br /> Pajak;<br /> 13. e-SPT Tahunan yang data digitalnya disampaikan dengan<br /> menggunakan media elektronik tetapi tidak dapat di-load pada<br /> aplikasi Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal<br /> Paj ak;<br /> 14. e-SPT<br /> -6-<br /> 14. e-SPT Tahunan yang data digitalnya disampaikan dengan<br /> menggunakan media elektronik tetapi elemen-elemen datanya<br /> tidak diisi atau diisi tetapi tidak lengkap;<br /> 15. e-SPT Tahunan yang data digitalnya disampaikan melalui e-filing<br /> tetapi elemen-elemen data digitalnya tidak diisi atau diisi tetapi<br /> tidak lengkap.<br /> Pasal 4<br /> (1) Dalam hal SPT Tahunan yang diterima merupakan SPT Tahunan<br /> Wajib Pajak yang terdaftar di KPP penerima SPT Tahunan<br /> tersebut dan disampaikan secara langsung, maka Petugas<br /> Penerima SPT Tahunan melakukan penelitian kelengkapan SPT.<br /> (2) Berdasarkan penelitian kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud<br /> pada ayat (1):<br /> a. apabila SPT Tahunan lengkap maka SPT diterima dan<br /> kepada Wajib Pajak diberikan tanda terima SPT;<br /> b. apabila SPT Tahunan tidak lengkap maka SPT Tahunan<br /> dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai dengan lembar<br /> penelitian SPT Tahunan.<br /> (3) Dalam hal SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br /> merupakan SPT Tahunan Pembetulan, maka:<br /> a. penelitian kelengkapan SPT dilakukan oleh Account<br /> Representative;<br /> b. selain penelitian kelengkapan SPT tersebut, dilakukan<br /> penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan<br /> sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), ayat (la) dan ayat (6) Undang-<br /> Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan<br /> Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah<br /> terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.<br /> (4) Apabila SPT Tahunan Pembetulan sebagaimana dimaksud ayat<br /> (3) tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat penyampaian<br /> SPT Pembetulan, maka SPT dikembalikan kepada Wajib Pajak<br /> disertai dengan lembar penelitian SPT Tahunan.<br /> ( 5) Dalam hal SPT Tahunan yang diterima merupakan SPT Tahunan<br /> yang disampaikan secara langsung tetapi Wajib Pajak tidak<br /> terdaftar di KPP penerima SPT Tahunan tersebut, maka Petugas<br /> Penerima SPT Tahunan memberikan tanda terima SPT tanpa<br /> melakukan penelitian kelengkapan SPT.<br /> (6) Dalam hal SPT Tahunan yang diterima merupakan SPT Tahunan<br /> yang disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi<br /> atau jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)<br /> huruf b dan huruf c, tanda bukti dan tanggal pengiriman surat<br /> dianggap sebagai tanda terima dan tanggal penerimaan SPT<br /> Tahunan sepanjang SPT Tahunan tersebut telah lengkap.<br /> (7) Dalam ...<br /> 2-,‘7<br /> -7<br /> (7) Dalam hal SPT Tahunan disampaikan secara langsung oleh<br /> Wajib Pajak yang tidak terdaftar di KPP tersebut sebagaimana<br /> dimaksud pada ayat (5), penelitian kelengkapan SPT Tahunan<br /> dan penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan<br /> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh<br /> KPP tempat Wajib Pajak terdaftar<br /> (8) Dalam hal KPP menerima SPT Tahunan Wajib Pajak yang tidak<br /> terdaftar pada KPP tersebut, KPP wajib mengirimkan SPT<br /> Tahunan tersebut kepada KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar<br /> dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak SPT Tahunan<br /> diterima.<br /> (9) Terhadap SPT Tahunan yang disampaikan di KP2KP maka<br /> KP2KP wajib mengirimkan SPT Tahunan ke KPP atasannya<br /> dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak SPT diterima.<br /> (10) Dalam hal KPP menerima SPT Tahunan Wajib Pajak yang tidak<br /> terdaftar pada KPP tersebut melalui KP2KP di bawahnya<br /> sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPP wajib mengirimkan<br /> SPT Tahunan tersebut ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar<br /> dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak SPT diterima dari<br /> KP2KP.<br /> Pasal 5<br /> (1) Apabila berdasarkan penelitian syarat penyampaian SPT<br /> Tahunan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat<br /> (7), SPT Tahunan Pembetulan tidak memenuhi syarat sesuai<br /> dengan Pasal 8 ayat (1), ayat (1a) dan ayat (6) Undang-Undang<br /> Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara<br /> Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir<br /> dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, maka KPP<br /> mengirimkan Surat Pembatalan Tanda Terima SPT Tahunan<br /> kepada Wajib Pajak.<br /> (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud<br /> dalam Pasal 4 ayat (7) SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap<br /> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka KPP mengirimkan<br /> Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan beserta Formulir<br /> Surat Jawaban atas Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan<br /> kepada Wajib Pajak.<br /> (3) Apabila diketahui bahwa isi amplop SPT Tahunan yang<br /> disampaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf<br /> b dan huruf c Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini bukan<br /> merupakan SPT Tahunan, maka KPP mengirimkan Surat<br /> Pembatalan Tanda Terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.<br /> (4) Atas permintaan kelengkapan SPT Tahunan sebagaimana<br /> dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak harus menyampaikan<br /> kelengkapan SPT Tahunan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar<br /> paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya<br /> Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan.<br /> (5) Dalam .1.<br /> -8-<br /> (5) Dalam hal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan telah<br /> dikirimkan sesuai dengan alamat Wajib Pajak namun surat<br /> tersebut tidak sampai kepada Wajib Pajak dan diterima kembali<br /> oleh KPP maka jangka waktu bagi Wajib Pajak untuk<br /> menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan adalah paling lama 30<br /> (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya kembali Surat<br /> Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan dari pos atau perusahaan<br /> jasa ekspedisi atau jasa kurir oleh KPP.<br /> (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat<br /> (4) atau ayat (5) Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan<br /> SPT Tahunan, maka SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan.<br /> (7) Terhadap SPT Tahunan yang telah dilakukan penelitian<br /> kelengkapan SPT Tahunan dan dinyatakan lengkap, dilakukan<br /> perekaman dalam rangka penerimaan SPT Tahunan.<br /> (8) Apabila berdasarkan perekaman sebagaimana dimaksud pada<br /> ayat (7) diketahui bahwa:<br /> a. SPT Tahunan yang menyatakan lebih bayar disampaikan<br /> setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya bagian Tahun<br /> Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur<br /> secara tertulis; atau<br /> b. SPT Tahunan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak<br /> melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan<br /> pajak,<br /> maka SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan.<br /> (9) Dalam hal SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan<br /> sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (8), KPP harus<br /> menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang<br /> menyatakan bahwa SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan.<br /> (10) Apabila berdasarkan perekaman sebagaimana dimaksud pada<br /> ayat (7), diketahui bahwa Wajib Pajak salah mengisi Nomor<br /> Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka KPP mengirimkan Surat<br /> Pembetulan Tanda Terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.<br /> (11) Apabila berdasarkan perekaman sebagaimana dimaksud pada<br /> ayat (7), diketahui bahwa Wajib Pajak menyampaikan SPT<br /> Tahunan lebih dari satu kali maka KPP mengirimkan Surat<br /> Pembatalan Tanda Terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.<br /> (12) Terhadap SPT yang telah dilakukan perekaman sebagaimana<br /> dimaksud pada ayat (6), dilakukan perekaman isi SPT Tahunan.<br /> Pasal 6<br /> Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan adalah<br /> sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur<br /> Jenderal Pajak ini;<br /> Tanda Terima SPT Tahunan adalah sebagaimana ditetapkan dalam<br /> Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;<br /> Keterangan dan/atau dokumen lain yang disyaratkan sebagai<br /> kelengkapan SPT adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran<br /> IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.<br /> Pasal 7 ...<br /> 9<br /> Pasal 7<br /> Dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini,<br /> Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 tentang<br /> Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan<br /> sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur<br /> Jenderal Pajak Nomor PER-48/ PJ/2011 dinyatakan tidak berlaku.<br /> Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1<br /> Januari 2013.<br /> Ditetapkan di Jakarta<br /> pada tanggal 5 Desember 2012<br /> 'Po JENDERAL PAJAK,<br /> iectdfr(<br /> AD RAHMANY<br /> END T-- R AV 95411111981121001W<br />  <br /> LEMBAR INFORMASI AMPLOP SPT TAHUNAN YANG DISAMPAIKAN MELALUI POS ATAU<br /> PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI ATAU JASA KURIR<br /> NPWP<br /> Nama Wajib<br /> Pajak<br /> Kurang Bayar Lebih Bayar<br /> SPT Tahunan Pembetulan Ke-<br /> Ada Tidal( Ada<br /> Jika ada perubahan data Wajib Pajak, maka tempelkan formulir<br /> perubahan data pada amplop SPT Tahunan<br /> Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibat termasuk<br /> sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang<br /> berlaku, saya menyatakan bahwa informasi pada amplop ini sesuai<br /> dengan SPT Tahunan yang terdapat dalam amplop ini.<br /> Tabun Pajak<br /> Status SPT *<br /> Jenis SPT*<br /> Perubahan Data* :<br /> No. Telp/HP<br /> Pernyataan<br /> Nihil<br /> SPT Tahunan<br /> Tanda Tangan<br /> - I -<br /> LAMPIRAN I<br /> PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR<br /> PER-26/PJ/ 2012 TENTANG TATA CARA<br /> PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN<br /> Keterangan•<br /> a. *) isilah tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.<br /> b. Jika merupakan SPT Tahunan Pembetulan maka isi pembetulan yang ke berapa kalinya.<br /> LAMPIRAN II<br /> PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR<br /> PER-26/PJ/ 2012 TENTANG TATA CARA<br /> PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN<br /> TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN<br /> 1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan ke KPP dengan menyerahkannya<br /> kepada Petugas Penerima SPT di TPT, Pojok Pajak, Mobil Pajak atau Drop Box .<br /> 2. Petugas Penerima SPT menerima SPT tanpa melihat tempat terdaftarnya Wajib<br /> Pajak kecuali atas SPT Tahunan lebih bayar, SPT Tahunan pembetulan, SPT<br /> Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT dan/atau<br /> SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT.<br /> 3. Dalam hal SPT Tahunan yang disampaikan adalah SPT Tahunan lebih bayar,<br /> SPT Tahunan pembetulan, SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas<br /> waktu penyampaian SPT dan/atau SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT, SPT<br /> tersebut harus disampaikan di TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.<br /> 4. Petugas Penerima SPT menerima SPT tidak dalam amplop atau kemasan<br /> lainnya. Dalam hal SPT disampaikan dalam amplop atau kemasan lainnya,<br /> Petugas Penerima SPT membuka amplop atau kemasan lainnya tersebut.<br /> 5. Dalam hal SPT Tahunan yang diterima merupakan SPT Tahunan Wajib Pajak<br /> yang terdaftar di KPP penerima SPT tersebut dan disampaikan secara<br /> langsung, Petugas Penerima SPT melakukan penelitian kelengkapan SPT.<br /> 6. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut:<br /> a. apabila SPT dinyatakan lengkap maka SPT diterima dan kepada Wajib Pajak<br /> diberikan tanda terima SPT;<br /> b. apabila SPT dinyatakan tidak lengkap maka SPT dikembalikan kepada<br /> Wajib Pajak disertai dengan lembar penelitian SPT Tahunan.<br /> 7. Dalam hal SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 5 merupakan SPT<br /> Tahunan Pembetulan, maka:<br /> a. penelitian kelengkapan SPT dilakukan oleh Account Representative;<br /> b. selain penelitian kelengkapan SPT tersebut, dilakukan penelitian syarat<br /> penyampaian SPT Tahunan Pembetulan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1),<br /> ayat (la) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang<br /> Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa<br /> kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.<br /> 8. Apabila SPT Tahunan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak<br /> lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat penyampaian SPT Pembetulan,<br /> maka SPT dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai dengan lembar penelitian<br /> SPT Tahunan.<br /> 9. Dalam hal SPT Tahunan yang diterima merupakan SPT Tahunan Wajib Pajak<br /> yang tidak terdaftar di KPP penerima SPT tersebut dan disampaikan secara<br /> langsung, Petugas Penerima SPT memberikan tanda terima SPT tanpa<br /> melakukan penelitian kelengkapan SPT.<br /> -2-<br /> 10. Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian SPT Tahunan<br /> melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana<br /> dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Direktur Jenderal<br /> Pajak ini, dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang<br /> SPT Tahunan tersebut telah lengkap.<br /> 11. Penelitian kelengkapan SPT Tahunan yang disampaikan dengan cara<br /> sebagaimana dimaksud pada angka 9, penelitian kelengkapan SPT Tahunan<br /> dan penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan yang<br /> disampaikan dengan cara sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilakukan<br /> oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.<br /> 12. Dalam hal KPP menerima SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak<br /> yang tidak terdaftar pada KPP tersebut, KPP wajib mengirimkan SPT Tahunan<br /> tersebut kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 10 (sepuluh)<br /> hari sejak SIC diterima.<br /> 13. Terhadap SPT Tahunan yang disampaikan di KP2KP maka KP2KP hams<br /> mengirimkan SPT Tahunan ke KPP atasannya paling lama 7 (tujuh) hari sejak<br /> SPT diterima.<br /> 14. Dalam hal KPP atasan KP2KP menerima SPT Tahunan yang disampaikan oleh<br /> Wajib Pajak yang tidak terdaftar pada KPP tersebut, KPP wajib mengirimkan<br /> SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 12 ke KPP tempat Wajib<br /> Pajak terdaftar paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SPT diterima dari KP2KP.<br /> 15. Apabila berdasarkan penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan,<br /> SPT Tahunan Pembetulan tidak memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 8 ayat<br /> (1), ayat (la) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang<br /> Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali<br /> diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, maka KPP<br /> mengirimkan Surat Pembatalan Tanda Terima SPT Tahunan kepada Wajib<br /> Pajak.<br /> 16. Apabila berdasarkan penelitian kelengkapan SPT, SPT Tahunan dinyatakan<br /> tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Direktur<br /> Jenderal Pajak ini, KPP mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT<br /> Tahunan beserta Formulir Surat Jawaban atas Permintaan Kelengkapan SPT<br /> Tahunan kepada Wajib Pajak.<br /> 17. Apabila diketahui bahwa isi amplop SPT Tahunan yang disampaikan<br /> sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Direktur<br /> Jenderal Pajak ini bukan merupakan SPT Tahunan maka KPP mengirimkan<br /> Surat Pembatalan Tanda Terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.<br /> 18. Atas permintaan kelengkapan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada<br /> angka 16, Wajib Pajak hams menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan paling<br /> lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Permintaan<br /> Kelengkapan SPT Tahunan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan<br /> menyerahkannya kepada Petugas TPT.<br /> 19. Dalam hal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan telah dikirimkan<br /> sesuai dengan alamat Wajib Pajak namun surat tersebut tidak sampai kepada<br /> Wajib Pajak dan diterima kembali oleh KPP maka jangka waktu bagi Wajib<br /> Pajak untuk menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan adalah paling lama 30<br /> (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya kembali Surat Permintaan<br /> Kelengkapan SPT Tahunan dari pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa<br /> kurir oleh KPP.<br /> -3-<br /> 20. Atas kelengkapan SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada<br /> Petugas TPT, Petugas TPT kemudian melakukan penelitian kelengkapan SPT<br /> Tahunan dari Wajib Pajak dan apabila dinyatakan lengkap, dilanjutkan dengan<br /> pencetakan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan menyerahkannya kepada Wajib<br /> Pajak.<br /> 21. Apabila sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak:<br /> a. tanggal diterimanya Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan oleh<br /> Wajib Pajak; atau<br /> b. tanggal diterimanya kembali Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan<br /> dari pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir oleh KPP (dalam<br /> hal surat Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan tidak sampai<br /> kepada Wajib Pajak dan diterima kembali oleh KPP),<br /> telah terlampaui dan Wajib Pajak belum menyampaikan kelengkapan SPT,<br /> maka SPT dianggap tidak disampaikan.<br /> 22. Terhadap SPT yang telah dilakukan penelitian kelengkapan SPT Tahunan dan<br /> dinyatakan lengkap, dilakukan perekaman dalam rangka penerimaan SPT.<br /> 23. Apabila berdasarkan perekaman sebagaimana dimaksud pada angka 22<br /> diketahui bahwa:<br /> a. SPT Tahunan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga)<br /> tahun sesudah berakhirnya bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan<br /> Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau<br /> b. SPT Tahunan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan<br /> pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak,<br /> maka SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan.<br /> 24. Dalam hal SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud<br /> pada angka 21 dan 23, KPP harus menyampaikan surat pemberitahuan<br /> kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT Tahunan dianggap tidak<br /> disampaikan.<br /> 25. Apabila berdasarkan perekaman sebagaimana dimaksud pada angka 22<br /> diketahui bahwa Wajib Pajak salah mengisi NPWP maka KPP mengirimkan<br /> Surat Pembetulan Tanda Terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.<br /> 26. Apabila berdasarkan perekaman penerimaan SPT sebagaimana dimaksud pada<br /> angka 22 diketahui bahwa Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan lebih dari<br /> satu kali maka KPP mengirimkan Surat Pembatalan Tanda Terima SPT<br /> Tahunan kepada Wajib Pajak.<br /> 27. Terhadap SPT yang telah dilakukan perekaman sebagaimana dimaksud pada<br /> angka 22, dilakukan perekaman isi SPT Tahunan.<br /> KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA<br /> DIREKTORAT JENDERAL PAJAK<br /> KANTOR INIIAAYAAVAPPAJAK<br /> TANDA TERIMA SPT TAHUNAN<br /> NOMOR •<br /> UNTUK DISATUKAN DENGAN SPT<br /> KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA<br /> DIREKTORATJENDERAL PAJAK<br /> UNT8R KILAAVYAAINNPPAJAK<br /> TANDA TERIMA SPT TAHUNAN<br /> NOMOR<br /> NPWP<br /> STATUS SPT :<br /> TAHUN PAJAK :<br /> UNTUK WAJIB PAJAK<br /> TANDA TERIMA SPT TAHUNAN<br /> preittM3MatictgOOLIK INCCNESIA<br /> MI8n<br /> NOMOR<br /> ARSIP<br /> TANDA TERIMA MEILUPAKAN NATI<br /> PENERIMAAN YANG SAH SEPANJANG SPT<br /> TELAH DITERIMA IENGKAP<br /> NIP.<br /> 20..<br /> NIP.<br /> NIP.<br /> zo<br /> 1<br /> LAMPIRAN III<br /> PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR<br /> PER-26/PJ/ 2012 TENTANG TATA CARA<br /> PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN<br /> TANDA TERIMA SPT TAHUNAN<br /> A. Bentuk dan Isi<br /> 1. Tanda Terima SPT Tahunan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:<br /> a. untuk arsip;<br /> b. untuk disatukan dengan SPT;<br /> c. untuk Wajib Pajak.<br /> 2. Tanda Terima SPT Tahunan diberi tanggal, ditandatangani oleh petugas dan<br /> dibubuhi stempel.<br /> 3. Bagian tanda terima SPT untuk Wajib Pajak minimal berisi nomor tanda<br /> terima SPT, NPWP, status SPT (N: Nihil atau KB: Kurang Bayar atau LB:<br /> Lebih Bayar) dan tahun pajak.<br /> B. Ukuran<br /> 1. Lebar : 10,0 cm<br /> 2. Panjang<br /> a. bagian untuk arsip 7,6 cm<br /> b. bagian untuk ditempel pada SPT : 12,7 cm<br /> c. bagian untuk Wajib Pajak : 12,7 cm<br /> 031-11-00000001<br /> 031-11-00000002<br /> 03 1-1 1-00000003<br /> 031-12-00000001<br /> 031-12-00000002<br /> 031-12-00000003<br /> -2-<br /> C. Penomoran<br /> 1. Nomor hams ditentukan terlebih dahulu (prenumbered)<br /> 2. Nomor terdiri dari 13 digit dengan format : aaa-bb-cccccccc<br /> aaa : kode KPP<br /> bb kode unit penerima SPT di masing-masing KPP (TPT/Pojok<br /> Pajak/Mobil Pajak/Drop Box)<br /> cccccccc : nomor urut tanda terima SPT di setiap unit penerima SPT<br /> 3. Contoh nomor Tanda Terima SPT:<br /> 031-01-00000001 031-10-00000001<br /> 031-01-00000002 031-10-00000002<br /> 031-01-00000003 031-10-00000003<br /> dst.<br /> LAMPIRAN IV<br /> PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR<br /> PER-26/PJ/ 2012 TENTANG TATA CARA<br /> PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN<br /> KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI<br /> KELENGKAPAN SPT<br /> I.A. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI<br /> KELENGKAPAN SPT 1770 YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS<br /> SPT 1770 dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :<br /> No. Nama/ Bentuk<br /> Lampiran/Formulir Keterangan<br /> I Formulir<br /> 01 SPT Tahunan PHI Wajib<br /> Pajak Orang Pribadi /<br /> SPT 1770 Induk (Formulir<br /> 1770)<br /> Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan<br /> lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau<br /> kuasanya pada kolom yang tersedia.<br /> 02 Lampiran I SPT Tahunan<br /> PHI Wajib Pajak Orang<br /> Pribadi (Formulir 1770 - I<br /> hal. 1 clan hal 2)<br /> Hams diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan<br /> penghasilan neto fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang<br /> tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi nihil atau (-).<br /> 03 Lampiran II SPT Tahunan<br /> PPh Wajib Pajak Orang<br /> Pribadi (Formulir 1770 -<br /> II)<br /> Hams diisi dan disampaikan apabila ada<br /> pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (tidak<br /> termasuk yang bersifat final) dan PPh ditanggung<br /> Pemerintah serta penghasilan neto dan pajak atas<br /> penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar<br /> negeri. Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud,<br /> formulir ini diisi nihil atau (-).<br /> 04 Lampiran III SPT<br /> Tahunan PPh Wajib Pajak<br /> Orang Pribadi (Formulir<br /> 1770 - III)<br /> Hams diisi dan disampaikan apabila ada penghasilan<br /> yang telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan<br /> pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu serta<br /> penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan<br /> penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah.<br /> Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, formulir ini<br /> diisi nihil atau (-).<br /> 05 Lampiran IV SPT<br /> Tahunan PHI Wajib Pajak<br /> Orang Pribadi (Formulir<br /> 1770 - IV)<br /> Lampiran Yang<br /> Disyaratkan<br /> Hams diisi dan disampaikan untuk melaporkan jumlah<br /> harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang<br /> dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat<br /> yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang<br /> dimiliki - isteri yang telah hidup berpisah, isteri yang<br /> melakukan peijanjian pemisahan harta dan penghasilan,<br /> serta daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak<br /> ada harta atau kewajiban dimaksud, formulir ini diisi<br /> nihil atau (j.<br /> II<br /> 01 Surat Setoran Pajak (PPh<br /> Pasal 29)<br /> Hanya hares disampaikan apabila pada angka 19.a<br /> Formulir 1770 ada pembayaran atas PPh yang kurang<br /> dibayar.<br /> Hans disampaikan apabila Wajib Pajak<br /> menyelenggarakan pembukuan.<br /> 02 Neraca dan Laporan<br /> Laba/Rugi sesuai tahun<br /> pajak SPT yang<br /> bersangkutan<br /> 03 Rekapitulasi bulanan<br /> peredaran/ penerimaan<br /> bruto dan biaya sesuai<br /> tahun pajak SPT yang<br /> Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menggunakan<br /> Norma Penghitungan Penghasilan Neto.<br /> caP<br /> bersangkutan<br /> 04 Daftar Jumlah<br /> Penghasilan dan<br /> Pembayaran PPh Pasal 25<br /> dari masing-masing<br /> tempat usaha/gerai<br /> (outlet)<br /> Hams diisi dan disampaikan oleh Wajib Pajak Orang<br /> Pribadi Pengusaha Tertentu.<br /> 05 Fotokopi Formulir 1721-<br /> Al dan/atau 1721-A2<br /> dan/atau bukti<br /> pemotongan PPh Pasal 21<br /> lainnya<br /> Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima<br /> penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.<br /> 06 Surat Kuasa Khusus Hams disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak<br /> ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.<br /> 07 Surat Keterangan<br /> Kematian<br /> Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal<br /> dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.<br /> 08 Penghitungan angsuran<br /> PPh Pasal 25 tahun<br /> berikutnya<br /> Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian<br /> F.Angka 21.c Formulir 1770, karena terdapat :<br /> - sisa kerugian tahun sebelumnya yang<br /> dikompensasikan;<br /> - penghasilan tidak teratur.<br /> 09 Perhitungan Kompensasi<br /> Kerugian<br /> Harus disampaikan apabila Wajib Pajak<br /> mengkompensasikan kerugian tahun sebelumnya.<br /> Hams disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan<br /> perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan<br /> melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang<br /> memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendirisendiri.<br /> 10 Penghitungan Pajak<br /> Penghasilan terutang bagi<br /> Wajib Pajak kawin pisah<br /> harta<br /> 11 Bukti<br /> Pemotongan/Pemungutan<br /> oleh pihak<br /> lain/ditanggung<br /> pemerintah dan yang<br /> dibayar /dipotong di luar<br /> negeri<br /> Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengkreditkan<br /> PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain/ditanggung<br /> pemerintah dan yang dibayar/dipotong di luar negeri.<br /> III Lampiran Khusus<br /> 01 Lembar "Data Identitas<br /> Wajib Pajak"<br /> Hams diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan<br /> identitas Wajib Pajak.<br /> Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai<br /> dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1770 yang<br /> bersangkutan<br /> -3-<br /> I.B. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI<br /> KELENGKAPAN e-SPT 1770 YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN<br /> MEDIA ELEKTRONIK<br /> e-SPT 1770 yang disampaikan dengan menggunakan media elektronik dinyatakan lengkap<br /> apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :<br /> No. Nama/Bentuk<br /> Lampiran/Formulir Keterangan<br /> I Formulir<br /> SPT Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Orang Pribadi /<br /> SPT 1770 Induk<br /> (Formulir 1770)<br /> Hams disampaikan setelah diisi lengkap dan<br /> ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada<br /> kolom yang tersedia sesuai dengan data dalam Media<br /> Digitalnya.<br /> II Media Digital yang<br /> berisi :<br /> 01 Data Digital<br /> SPT Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Orang Pribadi /<br /> SPT 1770 Induk (Formulir<br /> 1770)<br /> Hams disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan<br /> lampirannya.<br /> 02 Data Digital<br /> Lampiran I SPT Tahunan<br /> PPh Wajib Pajak Orang<br /> Pribadi (Formulir 1770 -<br /> I)<br /> Harus diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan<br /> penghasilan neto fiskal. Dalam hal tidak ada penghasilan<br /> dimaksud, data ini diisi angka 0 (nol).<br /> 03 Data Digital<br /> Lampiran II SPT Tahunan<br /> PPh Wajib Pajak Orang<br /> Pribadi (Formulir 1770 -<br /> II)<br /> Data Digital<br /> Lampiran III SPT<br /> Tahunan PPh Wajib Pajak<br /> Orang Pribadi (Formulir<br /> 1770 - III)<br /> Hams diisi dan disampaikan apabila ada<br /> pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (tidak<br /> termasuk yang bersifat final) dan PPh ditanggung<br /> Pemerintah serta penghasilan neto dan pajak atas<br /> penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar<br /> negeri Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data<br /> ini diisi angka 0 (noll.<br /> Hams diisi dan disampaikan apabila ada penghasilan<br /> yang telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan<br /> pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu serta<br /> penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan<br /> penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah.<br /> Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini diisi<br /> 04<br /> angka 0 (noll.<br /> 05 Data Digital<br /> Lampiran IV SPT<br /> Tahunan PPh Wajib Pajak<br /> Orang Pribadi (Formulir<br /> 1770 - IV)<br /> Harus diisi dan disampaikan untuk melaporkan jumlah<br /> harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang<br /> dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat<br /> yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang<br /> dimiliki • isteri yang telah hidup berpisah, isteri yang<br /> melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan,<br /> serta daftar susunan anggota keluarga Dalam hal tidak<br /> ada harta atau kewajiban dimaksud, formulir ini diisi<br /> angka 0 (noll.<br /> III Lampiran Yang<br /> Disyaratkan<br /> 01 Surat Setoran Pajak (PPh<br /> Pasal 29)<br /> Hanya harus disampaikan apabila pada angka 19.a ada<br /> pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.<br /> 02 Neraca dan Laporan<br /> Laba/Rugi sesuai tahun<br /> pajak SPT yang<br /> bersangkutan<br /> Hams disampaikan apabila Wajib Pajak<br /> menyelenggarakan pembukuan.<br /> 03 Rekapitulasi bulanan<br /> peredaran/ penerimaan<br /> bruto dan biaya sesuai<br /> tahun pajak SPT yang<br /> Hams disampaikan apabila Wajib Pajak menggunakan<br /> Norma Penghitungan Penghasilan Neto.<br /> -4<br /> bersangkutan<br /> 04 Daftar Jumlah<br /> Penghasilan dan<br /> Pembayaran PPh Pasal 25<br /> dan masing-masing<br /> tempat usaha/gerai<br /> (outlet)<br /> Hams diisi dan disampaikan oleh Wajib Pajak Orang<br /> Pribadi Pengusaha Tertentu.<br /> 05 Fotokopi Formulir 1721-<br /> Al dan/atau 1721-A2<br /> dan/atau bukti<br /> pemotongan PPh Pasal 21<br /> lainnya<br /> Hams disampaikan apabila Wajib Pajak menerima<br /> penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.<br /> 06 Surat Kuasa Khusus Hams disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak<br /> ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.<br /> 07 Surat Keterangan<br /> Kematian<br /> Hams disarnpaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal<br /> dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.<br /> 08 Penghitungan angsuran<br /> PPh Pasal 25 tahun<br /> berikutnya<br /> Hams disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian<br /> F.Angka 21.c. Induk SPT, karena terdapat :<br /> - sisa kerugian tahun sebelumnya yang<br /> dikompensasikan;<br /> - penghasilan tidak teratur.<br /> 09 Perhitungan Kompensasi<br /> Kerugian<br /> Harus disampaikan apabila Wajib Pajak<br /> mengkompensasikan kerugian tahun sebelumnya.<br /> 10 Penghitungan Pajak<br /> Penghasilan terutang bagi<br /> Wajib Pajak kawin pisah<br /> harta<br /> Hams disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan<br /> perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan<br /> melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang<br /> memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendirisendiri.<br /> 11 Bukti<br /> Pemotongan/Pemungutan<br /> oleh pihak lain<br /> /ditanggung pemerintah<br /> dan yang dibayar<br /> /dipotong diluar negeri<br /> Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengkreditkan<br /> PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain/ ditanggung<br /> pemerintah dan yang dibayar /dipotong di luar negeri.<br /> IV Lampiran Khusus<br /> 01 Lembar "Data Identitas<br /> Wajib Pajak"<br /> Hams diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan<br /> identitas Wajib Pajak.<br /> Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai<br /> dengan IV, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 yang<br /> bersangkutan.<br /> -5-<br /> I.C. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI<br /> ICELENGKAPAN e-SPT 1770 YANG DISAMPAIKAN SECARA e-FILING<br /> e-SPT 1770 yang disampaikan secara e-filing dinyatakan lengkap apabila dipenuhi<br /> ers aratan sebagai berikut :<br /> No. Nama/Bentuk<br /> Lampiran/Formulir Keterangan<br /> I SPT e-Filing yang berisi<br /> 01 Data Digital<br /> SPT Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Orang Pribadi /<br /> SPT 1770 Induk (Formulir<br /> 1770)<br /> Harus disampaikan setelah diisi engkap sesuai dengan<br /> lampirannya.<br /> 02 Data Digital<br /> Lampiran I SPT Tahunan<br /> PPIi. Wajib Pajak Orang<br /> Pribadi (Formulir 1770 -<br /> I)<br /> Harus diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan<br /> penghasilan neto fiskal. Dalam hal tidak ada penghasilan<br /> dimaksud, data ini diisi angka 0 (nol).<br /> 03 Data Digital<br /> Lampiran II SPT Tahunan<br /> PPh Wajib Pajak Orang<br /> Pribadi (Formulir 1770 -<br /> II)<br /> Hams diisi dan disampaikan apabila ada<br /> pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (tidak<br /> termasuk yang bersifat final) dan PPh ditanggung<br /> Pemerintah serta penghasilan neto dan pajak atas<br /> penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar<br /> negeri Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data<br /> ini diisi angka 0_(noll.<br /> 04 Data Digital<br /> Lampiran III SPT<br /> Tahunan PPh Wajib Pajak<br /> Orang Pribadi (Formulir<br /> 1770 - III)<br /> Hams diisi dan disampaikan apabila ada penghasilan<br /> yang telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan<br /> pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu serta<br /> penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan<br /> penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah.<br /> Dalam hal tidak ada penghasilan dimaksud, data ini diisi<br /> angka 0 (nol).<br /> 05 Data Digital<br /> Lampiran IV SPT<br /> Tahunan PPh Wajib Pajak<br /> Orang Pribadi (Formulir<br /> 1770 - IV)<br /> Hams diisi dan disampaikan untuk melaporkan jumlah<br /> harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak yang<br /> dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat<br /> yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang<br /> dimiliki; isteri yang telah hidup berpisah, isteri yang<br /> melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan<br /> serta daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak<br /> ada harta dan kewajiban dimaksud, data ini diisi angka 0<br /> (nol).<br /> 06 Data digital tentang<br /> pembayaran PPh Pasal 29<br /> (Kode NTPN)<br /> Harus diisi sebagai penganti SSP lembar ke-3 PPh Pasal<br /> 29 jika status SPT adalah SPT Kurang Bayar.<br /> II Lampiran Yang<br /> Disyaratkan<br /> 01 Neraca dan Laporan<br /> Laba/Rugi sesuai tahun<br /> pajak SPT yang<br /> bersangkutan<br /> Hams disampaikan apabila Wajib Pajak<br /> menyelenggarakan pembukuan.<br /> 02 Rekapitulasi bulanan<br /> peredaran/ penerimaan<br /> bruto dan biaya sesuai<br /> tahun pajak SPT yang<br /> bersangkutan<br /> Hams disampaikan apabila Wajib Pajak menggunakan<br /> Norma Penghitungan Penghasilan Neto.<br /> 03 Daftar Jumlah<br /> Penghasilan dan<br /> Pembayaran PPh Pasal 25<br /> dari masing-masing<br /> tempat usaha/gerai<br /> Hams diisi dan disampaikan oleh Wajib Pajak Orang<br /> Pribadi Pengusaha Tertentu.<br /> 01<br /> -6-<br /> (outlet)<br /> 04 Fotokopi Formulir 1721-<br /> Al dan/atau 1721-A2<br /> dan/atau bukti<br /> pemotongan PPh Pasal 21<br /> lainnya<br /> Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima<br /> penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.<br /> 05 Surat Kuasa Khusus Hams disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak<br /> ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.<br /> 06 Surat Keterangan<br /> Kematian<br /> Harus disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal<br /> dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.<br /> Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian<br /> F.Angka 21.c. Induk SPT, karena terdapat :<br /> - sisa kerugian tahun sebelumnya yang<br /> dikompensasikan;<br /> - penghasilan tidak teratur.<br /> 07 Penghitungan angsuran<br /> PPh Pasal 25 tahun<br /> berikutnya<br /> 08 Perhitungan Kompensasi<br /> Kerugian<br /> Harus disampaikan apabila Wajib Pajak<br /> mengkompensasikan kerugian tahun sebelumnya<br /> 09 Penghitungan Pajak<br /> Penghasilan terutang bagi<br /> Wajib Pajak kawin pisah<br /> harta<br /> Harus disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan<br /> perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan<br /> melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang<br /> memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendirisendiri.<br /> 10 Bukti<br /> Pemotongan/Pemungutan<br /> oleh pihak lain<br /> /ditanggung pemerintah<br /> dan yang dibayar<br /> /dipotong diluar negeri<br /> Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengkreditkan<br /> PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain/ditanggung<br /> pemerintah dan yang dibayar /dipotong di luar negeri.<br /> 11 Surat Pengantar<br /> Keterangan dan/atau<br /> Dokumen Lain yang<br /> Disyaratkan untuk<br /> dilampirkan dalam SPT<br /> Tahunan yang tidak<br /> dapat disampaikan<br /> secara elektronik.<br /> Bentuk formulir terdapat pada PER-47/PJ/2008 tentang<br /> Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan<br /> Penyampaian Perpanjangan Surat Pemberitahuan<br /> Tahunan secara Elektronik (e-filing) melalui Perusahaan<br /> PEnyedia Jasa Aplikasi (ASP) Lampiran II.<br /> III Lampiran Khusus<br /> 01 Lembar "Data Identitas<br /> Wajib Pajak"<br /> Hans diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan<br /> identitas Wajib Pajak.<br /> Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai<br /> dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 yang<br /> bersangkutan.<br /> -7-<br /> II.A. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI<br /> KELENGKAPAN SPT 1770 S YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS<br /> SPT 1770 S dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :<br /> No. Nama/Bentuk<br /> Lampiran/Formulir Keterangan<br /> I Formulir<br /> 01 SPT Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Orang Pribadi Yang<br /> Tidak Melakukan<br /> Kegiatan<br /> Usaha/Pekerjaan Bebas<br /> (SPT 1770 S<br /> Induk/Formulir 1770 S)<br /> Hams disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan<br /> lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau<br /> kuasanya pada kolom yang tersedia<br /> 02 Lampiran I SPT Tahunan<br /> PPh Wajib Pajak Orang<br /> Pribadi Yang Tidak<br /> Melakukan Kegiatan<br /> Usaha/Pekerjaan Bebas<br /> (SPT 1770 S - I)<br /> Hams diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak<br /> menerima atau memperoleh penghasilan dalam negeri<br /> lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak<br /> dan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh<br /> yang ditanggung pemerintah. Dalam hal tidak ada<br /> penghasilan dimaksud, formulir ini diisi nihil atau u.<br /> Hams diisi dan disampaikan jika Wajib Pajak menerima<br /> atau memperoleh penghasilan final dan/atau bersifat<br /> final serta untuk melaporkan jumlah harta dan<br /> kewajiban pada akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib<br /> Pajak sendiri, isteri, anak/anak angkat yang belum<br /> dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki: isteri<br /> yang telah hidup berpisah, isteri yang melakukan<br /> perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta serta<br /> daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak ada<br /> harta atau kewajiban dimaksud, formulir ini diisi nihil<br /> 03 Lampiran II SPT Tahunan<br /> PPh Wajib Pajak Orang<br /> Pribadi Yang Tidak<br /> Melakukan Kegiatan<br /> Usaha/Pekerjaan<br /> Bebas(SPT 1770 S - II)<br /> atau (-).<br /> II Lampiran Yang<br /> Disyaratkan<br /> 01 Surat Setoran Pajak (PPh<br /> Pasal 29)<br /> Harus disampaikan apabila pada angka 16.a Formulir<br /> 1770 S ada pembayaran atas PPh yang kurang dibayar.<br /> 02 Fotokopi Formulir 1721-<br /> Al dan/atau 1721-A2<br /> dan/atau bukti<br /> pemotongan PPh Pasal 21<br /> lainnya<br /> Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima<br /> penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.<br /> 03 Surat Kuasa Khusus Hams disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak<br /> ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.<br /> 04 Surat Keterangan<br /> Kematian<br /> Hams disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal<br /> dunia dan SFr Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.<br /> 05 Penghitungan angsuran<br /> PPh Pasal 25 tahun<br /> berikutnya<br /> Hams disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian<br /> F.Angka 18.b. Formulir 1770 S.<br /> 06 Penghitungan Pajak<br /> Penghasilan terutang bagi<br /> Wajib Pajak kawin pisah<br /> harta<br /> Harus disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan<br /> perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan<br /> melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang<br /> memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendirisendiri.<br /> III Lampiran Khusus<br /> 01 Lembar "Data Identitas<br /> Wajib Pajak"<br /> Hams diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan<br /> identitas Wajib Pajak.<br /> Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai<br /> dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1770 S yang<br /> bersangkutan.<br /> -8-<br /> II.B. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI<br /> KELENGKAPAN e-SPT 1770 S YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN<br /> MEDIA ELEKTRONIK<br /> SPT 1770 S din atakan lengkap apabila di enuhi persvaratan sebaeai berikut •<br /> No. Nama/Bentuk<br /> Lampiran/Formulir Keterangan<br /> I Formulir<br /> 01 SPT Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Orang Pribadi<br /> Yang Tidak Melakukan<br /> Kegiatan<br /> Usaha/Pekerjaan Bebas<br /> (SPT 1770 S<br /> Induk/Formulir 1770 SL<br /> Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan<br /> lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau<br /> kuasanya pada kolom yang tersedia.<br /> II Media Digital yang<br /> Berisi:<br /> 01 Data Digital SPT<br /> Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Orang Pribadi<br /> Yang Tidak Melakukan<br /> Kegiatan<br /> Usaha/Pekerjaan Bebas<br /> (SPT 1770 S<br /> Induk/Formulir 1770 S)<br /> Harus diisi dan disampaikan lengkap sesuai dengan<br /> lampirannya.<br /> 02 Data Digital Lampiran I<br /> SPT Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Orang Pribadi<br /> Yang Tidak Melakukan<br /> Kegiatan<br /> Usaha/Pekerjaan Bebas<br /> (SPT 1770 S - I)<br /> Hams diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak<br /> menerima atau memperoleh penghasilan dalam negeri<br /> lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan<br /> pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang<br /> ditanggung pemerintah Dalam hal tidak ada penghasilan<br /> dimaksud, formulir ini diisi angka 0 (nol).<br /> 03 Data Digital Lampiran II<br /> SPT Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Orang Pribadi<br /> Yang Tidak Melakukan<br /> Kegiatan<br /> Usaha/Pekerjaan<br /> Bebas(SPT 1770 S - II)<br /> Harus diisi dan disampaikan jika Wajib Pajak menerima<br /> atau memperoleh penghasilan final dan/atau bersifat final<br /> serta untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban pada<br /> akhir tahun pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri,<br /> anak/anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan<br /> kewajiban yang dimiliki; isteri yang telah hidup berpisah,<br /> isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan<br /> penghasilan serta daftar susunan anggota keluarga.<br /> Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban dimaksud,<br /> formulir ini diisi nol.<br /> III Lampiran Yang<br /> Disyaratkan<br /> 01 Surat Setoran Pajak (PPh<br /> Pasal 29)<br /> Hanya harus disampaikan apabila pada angka 16.a<br /> Formulir 1770 S ada pembayaran atas PPh yang kurang<br /> dibayar.<br /> 02 Fotokopi Formulir 1721-<br /> Al dan/atau 1721-A2<br /> dan/atau bukti<br /> pemotongan PPh Pasal<br /> 21 lainnya<br /> Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima<br /> penghasilan sehubungan dengan pekerjaan<br /> 03 Surat Kuasa Khusus Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak<br /> ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.<br /> 04 Surat Keterangan<br /> Kematian<br /> Hams disampaikan apabila Wajib Pajak telah meninggal<br /> dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh ahli waris.<br /> 05 Penghitungan angsuran<br /> PPh Pasal 25 tahun<br /> berikutnya<br /> Hams disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi Bagian<br /> F.Angka 18.b. Formulir 1770 S.<br /> 06 Penghitungan Pajak<br /> Penghasilan terutang<br /> bagi Wajib Pajak kawin<br /> Hans disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dengan<br /> perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dengan<br /> melampirkan perjanjian dimaksud atau suami istri yang<br /> 9-<br /> pisah harta memilih melakukan kewajiban perpajakannya sendirisendiri.<br /> IV Lampiran Khusus<br /> 01 Lembar "Data Identitas<br /> Wajib Pajak"<br /> Hans diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan<br /> identitas Wajib Pajak.<br /> Da lam hal WajibPajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai<br /> dengan IV, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 S yang<br /> bersangkutan.<br /> - 10 -<br /> II.C. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI<br /> KELENGKAPAN e-SPT 1770 S YANG DISAMPAIKAN SECARA e-FILING<br /> 1. e-filing melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP)<br /> SPT 1770 S yang disampaikan secara e-filing melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi<br /> (ASP) dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :<br /> No. Nama/Bentuk<br /> Lampiran/Formulir Keterangan<br /> I mil. e-Filing<br /> 01 Data Digital<br /> SPT Tahunan PPh Wajib Pajak<br /> Orang Pribadi Yang Tidak<br /> Melakukan Kegiatan<br /> Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT<br /> 1770 S Induk/Formulir 1770<br /> S)<br /> Hams disampaikan setelah diisi lengkap sesuai<br /> dengan lampirannya.<br /> 02 Data Digital<br /> Lampiran I SPT Tahunan PPh<br /> Wajib Pajak Orang Pribadi<br /> Yang Tidak Melakukan<br /> Kegiatan Usaha/Pekerjaan<br /> Bebas (SPT 1770 S - I)<br /> Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak<br /> menerima atau memperoleh penghasilan dalam<br /> negeri lainnya, penghasilan yang tidak termasuk<br /> objek pajak dan pemotongan/pemungutan oleh<br /> pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah.<br /> Dalam hal tidak paedngaha dsiliamn aksud,<br /> formulir ini diisi angka 0 (nol).<br /> 03 Data Digital<br /> Lampiran II SPT Tahunan PPh<br /> Wajib Pajak Orang Pribadi<br /> Yang Tidak Melakukan<br /> Kegiatan Usaha/Pekerjaan<br /> Bebas(SPT 1770 S - II)<br /> Hams diisi dan disampaikan jika Wajib Pajak<br /> menerima atau memperoleh penghasilan final<br /> dan/atau bersifat final serta untuk melaporkan<br /> jumlah harta dan kewajiban pada akhir tahun pajak<br /> yang dimiliki Wajib Pajak sendiri, isteri, anak/anak<br /> angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan<br /> kewajiban yang dimiliki; isteri yang telah hidup<br /> berpisah, isteri yang melakukan perjanjian<br /> pemisahan harta dan penghasilan serta daftar<br /> susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak ada<br /> harta atau kewajiban dimaksud, formulir ini diisi<br /> nol.<br /> 04 Data digital tentang<br /> pembayaran PPh Pasal 29<br /> (Kode NTPN)<br /> Harus diisi sebagai penganti SSP lembar ke-3 PPh<br /> Pasal 29 jika status SPT adalah SPT Kurang Bayar.<br /> II Lampiran Yang Disyaratkan<br /> 01 Fotokopi Formulir 1721-A1<br /> dan/atau 1721-A2 dan/atau<br /> bukti pemotongan PPh Pasal<br /> 21 lainnya<br /> Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima<br /> penghasilan sehubungan dengan pekeijaan.<br /> 02 Surat Kuasa Khusus Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak<br /> ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.<br /> 03 Surat Keterangan Kematian Hams disampaikan apabila Wajib Pajak telah<br /> meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani<br /> oleh ahli waris.<br /> 04 Penghitungan angsuran PPh<br /> Pasal 25 tahun berikutnya<br /> Harus disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi<br /> Bagian F.Angka 18.b. Formulir 1770 S.<br /> 05 Penghitungan Pajak<br /> Penghasilan terutang bagi<br /> Wajib Pajak kawin pisah harta<br /> Hans disampaikan apabila Wajib Pajak kawin<br /> dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan<br /> dengan melampirkan perjanjian dimaksud atau<br /> suami istri yang memilih melakukan kewajiban<br /> perpajakannya sendiri-sendiri.<br /> 06 Surat Pengantar Keterangan<br /> dan/atau Dokumen Lain yang<br /> Disyaratkan untuk<br /> dilampirkan dalam SPT<br /> Tahunan yang tidak dapat<br /> Bentuk formulir terdapat pada PER-47/PJ/2008<br /> tentang Tata Cara Penyampaian Surat<br /> Pemberitahuan dan Penyampaian Perpanjangan<br /> Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (efiling)<br /> melalui Perusahaan PEnyedia Jasa Aplikasi<br /> disampaikan secara elektronik. (ASP) Lampiran II.<br /> III Lampiran Khusus<br /> 01 Lembar "Data Identitas Wajib<br /> Pajak"<br /> Hams diisi dan disampaikan<br /> perubahan identitas Wajib Pajak.<br /> apabila terdapat<br /> Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai<br /> dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 S<br /> yang bersangkutan.<br /> 2. efiling melalui website Direktorat Jenderal Pajak (<a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> )<br /> Dalam hal e-SPT 1770 S disampaikan secara e-filing melalui website Direktorat<br /> Jenderal Pajak (<a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> ), keterangan dan/atau dokumen lain yang disyaratkan<br /> sebagai kelengkapan e-SPT 1770 S tersebut mengacu pada ketentuan tata cara<br /> penyampaian SPT Tahunan secara e-filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak<br /> (<a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a>).<br /> - 12 -<br /> III.A. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI<br /> KELENGKAPAN SPT 1770 SS YANG DISAMPAIKAN DALAM BENTUK KERTAS<br /> SPT 1770 SS dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut<br /> No. Nama/Bentuk<br /> Lampiran/Formulir Keterangan<br /> I Formulir<br /> 01 SPT Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Orang Pribadi<br /> Yang Tidal( Melakukan<br /> Kegiatan<br /> Usaha/Pekerjaan Bebas<br /> (SPT 1770 SS<br /> Induk/Formulir 1770<br /> SS)<br /> Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan<br /> lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau<br /> kuasanya pada kolom yang tersedia.<br /> II Lampiran Yang<br /> Disyaratkan<br /> 01 Fotokopi Formulir 1721-<br /> Al dan/atau 1721-A2<br /> dan/atau bukti<br /> pemotongan PPh Pasal<br /> 21 lainnya<br /> Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima<br /> penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.<br /> 02 Surat Kuasa Khusus Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak<br /> ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.<br /> III Lampiran Khusus<br /> 01 Lembar "Data Identitas<br /> Wajib Pajak"<br /> Harus diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan<br /> identitas Wajib Pajak.<br /> Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai<br /> dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1770 SS yang<br /> bersangkutan.<br /> - 13 -<br /> III.B . KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI<br /> KELENGKAPAN e-SPT 1770 SS YANG DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN<br /> MEDIA ELEKTRONIK<br /> SPT 1770 SS dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :<br /> No. Nama/Bentuk<br /> Lampiran/Formulir Keterangan<br /> I Formulir<br /> 01 SPT Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Orang Pribadi<br /> Yang Tidak Melakukan<br /> Kegiatan<br /> Usaha/Pekerjaan Bebas<br /> (SPT 1770 SS<br /> Induk/Formulir 1770<br /> SS)<br /> Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan<br /> lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau<br /> kuasanya pada kolom yang tersedia<br /> II Media Digital yang<br /> Berisi:<br /> 01 Data Digital<br /> SPT Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Orang Pribadi<br /> Yang Tidak Melakukan<br /> Kegiatan<br /> Usaha/Pekerjaan Bebas<br /> (SPT 1770 SS<br /> Induk/Formulir 1770<br /> SS)<br /> Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan<br /> lampirannya.<br /> III Lampiran Yang<br /> Disyaratkan<br /> 01 Fotokopi Formulir 1721-<br /> Al dan/atau 1721-A2<br /> dan/atau bukti<br /> pemotongan PPh Pasal<br /> 21 lainnya<br /> Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima<br /> penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.<br /> 02 Surat Kuasa Khusus Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak<br /> ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.<br /> IV Lampiran Khusus<br /> 01 Lembar "Data Identitas<br /> Wajib Pajak"<br /> Harus diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan<br /> identitas Wajib Pajak.<br /> Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai<br /> dengan IV, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 SS yang<br /> bersangkutan.<br /> - 14 -<br /> III.C . KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI<br /> KELENGKAPAN eSPT 1770 SS YANG DISAMPAIKAN SECARA e-FILING MELALUI<br /> PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP)<br /> 1. e-filing melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP)<br /> SPT 1770 SS yang disampaikan secara efiling melalui perusahaan penyedia jasa<br /> aplikasi (ASP) dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :<br /> No. Nama/Bentuk<br /> Lampiran/Formulir Keterangan<br /> I SPT e-Filing<br /> 01 Data Digital<br /> SPT Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Orang Pribadi<br /> Yang Tidak Melakukan<br /> Kegiatan<br /> Usaha/Pekerjaan Bebas<br /> (SPT 1770 SS<br /> Induk/Formulir 1770<br /> SS)<br /> Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan<br /> lampirannya.<br /> II Lampiran Yang<br /> Disyaratkan<br /> 01 Fotokopi Formulir 1721-<br /> Al dan/atau 1721-A2<br /> dan/atau bukti<br /> pemotongan PHI Pasal<br /> 21 lainnya<br /> Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menerima<br /> penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.<br /> 02 Surat Kuasa Khusus Harus disampaikan apabila SPT Tahunan PPh tidak<br /> ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.<br /> 03 Surat Pengantar<br /> Keterangan dan/atau<br /> Dokumen Lain yang<br /> Disyaratkan untuk<br /> dilampirkan dalam SPT<br /> Tahunan yang tidak<br /> dapat disampaikan<br /> secara elektronik.<br /> Bentuk formulir terdapat pada PER-47/PJ/2008 tentang<br /> Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan<br /> Penyampaian Perpanjangan Surat Pemberitahuan<br /> Tahunan secara Elektronik (e-filing) melalui Perusahaan<br /> PEnyedia Jasa Aplikasi (ASP) Lampiran II.<br /> III Lampiran Khusus<br /> 01 Lembar "Data Identitas<br /> Wajib Pajak"<br /> Harus diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan<br /> identitas Wajib Pajak.<br /> Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai<br /> dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1770 SS yang<br /> bersangkutan.<br /> 2. e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (<a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> )<br /> Dalam hal e-SPT 1770 SS disampaikan secara efiling melalui website Direktorat<br /> Jenderal Pajak (<a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> ), keterangan dan/atau dokumen lain yang disyaratkan<br /> sebagai kelengkapan e-SPT 1770 SS tersebut mengacu pada ketentuan tata cara<br /> penyampaian SPT Tahunan secara e-filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak<br /> (<a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a>).<br /> - 15 -<br /> IV.A KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI<br /> KELENGKAPAN SPT 1771 ATAU SPT 1771/$ YANG DISAMPAIKAN DALAM<br /> BENTUK KERTAS<br /> SPT 1771 atau SPT 1771/$ dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai<br /> berikut .<br /> No. Nama/Bentuk<br /> Lampiran/Formulir Keterangan<br /> I Formulir<br /> 01 SPT Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Badan / SPT<br /> Induk (Formulir 1771<br /> atau 1771/$)<br /> Harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan<br /> lampirannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau<br /> kuasanya pada kolom yang tersedia.<br /> 02 Lampiran I SPT<br /> Tahunan Mph Wajib<br /> Pajak Badan (Formulir<br /> 1771 - I atau 1771 -<br /> 1/$)<br /> Harus diisi dan disampaikan sebagai dasar<br /> penghitungan penghasilan neto fiskal. Dalam hal<br /> terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut<br /> diisi nihil atau (-).<br /> 03 Lampiran II SPT<br /> Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Badan (Formulir<br /> 1771 - II atau 1771 -<br /> 11/$)<br /> Harus diisi sesuai dengan lampiran 1771-I atau 17714/$<br /> angka 1 huruf b, huruf c, dan huruf f. Dalam hal<br /> terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut<br /> diisi nihil atau (-).<br /> 04 Lampiran III SPT<br /> Tahunan PHI Wajib<br /> Pajak Badan (Formulir<br /> 1771 - III atau 1771 -<br /> III/$)<br /> Harus diisi dengan rincian bukti pungut PPh Pasal 22<br /> dan bukti potong PPli. Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang<br /> telah dibayar melalui pemotongan/pemungutan oleh<br /> pihak lain (tidak termasuk yang bersifat final). Dalam hal<br /> tidak ada penghasilan yang dipotong/dipungut diisi<br /> Nihil atau (-).<br /> 05 Lampiran IV SPT<br /> Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Badan (Formulir<br /> 1771 - IV atau 1771 -<br /> IV/$)<br /> Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak<br /> menerima/memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh<br /> Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.<br /> Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi, elemen<br /> tersebut diisi nihil atau (-).<br /> 06 Lampiran V SPT<br /> Tahunan PHI Wajib<br /> Pajak Badan (Formulir<br /> 1771 - V atau 1771 -<br /> V/$)<br /> Harus diisi dan disampaikan dengan mengisi secara<br /> lengkap dan rinci Daftar Pemegang Saham/Pemilik<br /> Modal, dan Jumlah Deviden yang dibagikan, dan Daftar<br /> Susunan Pengurus dan Komisaris.<br /> Catatan:<br /> Daftar tersebut harus mencantumkan NPWP sebagai<br /> syarat kelengkapan SPT.<br /> 07 Lampiran VI SPT<br /> Tahunan PHI Wajib<br /> Pajak Badan (Formulir<br /> 1771 - VI atau 1771 -<br /> VI/$)<br /> Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak<br /> menyertakan modal pada perusahaan yang memiliki<br /> hubungan istimewa atau memperoleh/ memberikan<br /> pinjaman dari/kepada pemegang saham dan atau<br /> perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Apabila<br /> tidak ada penyertaan dan atau pinjaman dimaksud,<br /> kolom Nama dan Alamat diisi dengan Tidak ada.<br /> II Lampiran Yang<br /> Disyaratkan<br /> 01 Surat Setoran Pajak<br /> (PPh Pasal 29)<br /> Harus disampaikan apabila pada huruf D angka 11.a.<br /> dari SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/$)<br /> menunjukkan ada PPh yang kurang dibayar. Dalam hal :<br /> a. SPT Nihil atau SPT Lebih Bayar; atau<br /> b. Seluruh pajak penghasilan Wajib Pajak ditanggung<br /> Pemerintah,<br /> maka Surat Setoran Pajak nihil tidak perlu dilampirkan<br /> 02 Surat Setoran Pajak<br /> Pasal 26 ayat (4)<br /> (khusus Bentuk Usaha<br /> Tetap)<br /> Harus disampaikan apabila terdapat setoran PPh Pasal<br /> 26 ayat (4) oleh Bentuk Usaha Tetap.<br /> 7---,<br /> - 16 -<br /> 03 Laporan Keuangan atau<br /> Laporan Keuangan yang<br /> telah Diaudit oleh<br /> Akuntan Publik<br /> Hams disampaikan<br /> 04 Daftar nominatif<br /> pengeluaran biaya<br /> promosi<br /> Hams disampaikan apabila terdapat pengeluaran biaya<br /> promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.<br /> 05 Surat Kuasa Khusus Hams disampaikan apabila SPT Tahunan ditandatangani<br /> selain Pengurus/Direksi Perusahaan.<br /> III Lampiran Khusus<br /> 01 Daftar Penghitungan<br /> Penyusutan /<br /> Amortisasi (Lampiran<br /> Khusus 1A/1B)<br /> Hams disampaikan apabila SPT melakukan penyusutan<br /> / amortisasi.<br /> 02 Perhitungan<br /> Kompensasi Kerugian<br /> Fiskal (Lampiran<br /> Khusus 2A/2B)<br /> Hams diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak<br /> mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahuntahun<br /> pajak yang lalu.<br /> 03 Pemyataan Transaksi<br /> Dalam Hubungan<br /> Istimewa dan/atau<br /> Transaksi dengan Pihak<br /> yang merupakan<br /> Penduduk Negara Tax<br /> Haven Country<br /> (Lampiran Khusus<br /> 3A/3B, 3A-1/3B-1, 3A-<br /> 2/3B-2 )<br /> Hams diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi<br /> Induk SPT 1771 Bagian G Angka 16.a.<br /> 04 Daftar Fasilitas<br /> Penanaman Modal<br /> (Lampiran Khusus<br /> 4A/4B)<br /> Hams disampaikan oleh Wajib Pajak yang memperoleh<br /> fasilitas penanaman modal.<br /> 05 Daftar Cabang Utama<br /> Perusahaan (Lampiran<br /> Khusus 5A/5B)<br /> Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mempunyai<br /> kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha di luar<br /> kantor pusatnya.<br /> 06 Penghitungan Obyek<br /> PPh Pasal 26 ayat (4)<br /> (Lampiran Khusus<br /> 6A/6B)<br /> Hams diisi dan disampaikan oleh semua Wajib Pajak<br /> Bentuk Usaha Tetap.<br /> Catatan:<br /> SSP lembar ke-3 harus dilampirkan apabila Pasal 26<br /> ayat (4) tersebut di atas terutang.<br /> 07 Kredit Pajak Luar<br /> Negeri (Lampiran<br /> Khusus 7A/7B)<br /> Hams disampaikan dan diisi dengan lengkap dalam hal<br /> memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak<br /> diluar negeri.<br /> 08 Transkrip Kutipan atas<br /> Elemen-Elemen<br /> Laporan Keuangan<br /> (Lampiran Khusus 8A-<br /> 1/8B-1, 8A-2/8B-2, 8A-<br /> 3/8B-3, 8A-4/8B-4, 8A-<br /> 5/8B-5, 8A-6/8B-6)<br /> Harus diisi dan disampaikan berdasarkan laporan<br /> keuangan Wajib Pajak.<br /> 09 Lembar "Data Identitas<br /> Wajib Pajak"<br /> Harus diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan<br /> identitas Wajib Pajak.<br /> Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai<br /> dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan SPT 1771 atau<br /> 1771/$ dan Wajib Pajak yang bersangkutan.<br /> - 17 -<br /> IV.B. KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI<br /> KELENGICAPAN ICELENGICAPAN e-SPT 1771 ATAU e-SPT 1771/$ YANG<br /> DISAMPAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK<br /> e-SPT 1771 atau e-SPT 1771/$ yang disampaikan dengan menggunakan media elektronik<br /> dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :<br /> No. Nama/Bentuk<br /> Lampiran/Formulir Keterangan<br /> I Formulir SPT Tahunan<br /> PPh Wajib Pajak<br /> Badan/SPT Induk<br /> (Formulir 1771 atau<br /> 1771/$)<br /> Harus disampaikan setelah diisi lengkap dan<br /> ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada<br /> kolom yang tersedia sesuai dengan data dalam Media<br /> Digitalnya.<br /> II Media Digital yang<br /> berisi :<br /> 01 Data Digital<br /> SPT Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Badan/SPT Induk<br /> (Formulir 1771 atau<br /> 1771/$)<br /> Harus diisi sesuai dengan Formulir SPT Tahunan PPh<br /> Wajib Pajak Badan (SPT 1771 atau SPT 1771/$ Induk).<br /> 02 Data Digital<br /> Lampiran I SPT<br /> Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Badan/SPT Induk<br /> (Formulir 1771 - I atau<br /> 1771 - I/$)<br /> Harus diisi sebagai dasar penghitungan penghasilan neto<br /> fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi,<br /> elemen tersebut diisi angka 0 (nol).<br /> 03 Data Digital<br /> Lampiran II SPT<br /> Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Badan (Formulir<br /> 1771 - II atau 1771 -<br /> II/$)<br /> Harus diisi sesuai dengan lampiran 1771-I atau 1771-1/$<br /> angka 1 huruf b, huruf c, dan huruf f. Dalam hal terdapat<br /> elemen yang tidak diisi, diisi angka 0 (nol).<br /> 04 Data Digital<br /> Lampiran III SPT<br /> Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Badan/ (Formulir<br /> 1771 - III atau 1771 -<br /> 111/$)<br /> Harus diisi dengan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan<br /> Bukti Potong PPh Pasal 23 yang telah dibayar melalui<br /> pemotongan /pemungutan oleh pihak lain (tidak termasuk<br /> yang bersifat final). Dalam hal tidak ada penghasilan yang<br /> dpotong/dipungut diisi angka 0 (nol).<br /> 05 Data Digital<br /> Lampiran IV SPT<br /> Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Badan/SPT Induk<br /> (Formulir 1771 - IV atau<br /> 1771 - IV/$)<br /> Harus diisi apabila Wajib Pajak menerima/memperoleh<br /> penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan<br /> yang tidak termasuk objek pajak. Dalam hal terdapat<br /> elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi angka<br /> 0 (nol).<br /> 06 Data Digital<br /> Lampiran V SPT<br /> Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Badan/ (Formulir<br /> 1771 - V atau 1771 -<br /> V/$)<br /> Harus diisi dan disampaikan dnegan mengisi secara<br /> lengkap dan rinci daftar pemegang saham /pemilik modal<br /> dan jumlah dividen yang dibagikan, dan Daftar Susunan<br /> Pengurus dan Komisaris.<br /> Catatan:<br /> Daftar tersebut harus mencantumkan NPWP sebagai<br /> syarat kelengkapan SPT. Untuk pemegang saham/pemilik<br /> modal, pengurus dan komisaris yang tidak memiliki NPWP<br /> (misalnya WP luar negeri atau WP yang penghasilannya di<br /> bawah PTKP" diisi dengan "Tidak Ada".<br /> 07 Data Digital<br /> Lampiran VI SPT<br /> Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Badan/SPT Induk<br /> (Formulir 1771 - VI atau<br /> 1771 - VI/$)<br /> Harus diisi apabila Wajib Pajak menyertakan modal pada<br /> perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau<br /> memperoleh/memberikan pinjaman dari/kepada<br /> pemegang saham dan atau perusahaan yang memiliki<br /> hubungan istimewa. Apabila tidak ada penyertaan dan<br /> atau pinjaman dimaksud, kolom Nama dan Alamat diisi<br /> dengan Tidak Ada.<br /> - 18 -<br /> 08 Data Digital<br /> Daftar Penghitungan<br /> Penyusutan / Amortisasi<br /> (Lampiran Khusus<br /> 1A/1B)<br /> Harus disampaikan apabila SPT melakukan penyusutan /<br /> amortisasi.<br /> 09 Data Digital<br /> Perhitungan Kompensasi<br /> Kerugian Fiskal<br /> (Lampiran Khusus<br /> 2A/2B)<br /> Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak<br /> mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahuntahun<br /> pajak yang lalu.<br /> 10 Data Digital<br /> Pernyataan Transaksi<br /> Dalam Hubungan<br /> Istimewa dan/atau<br /> Transaksi dengan Pihak<br /> yang merupakan<br /> Penduduk Negara Tax<br /> Haven Country<br /> (Lampiran Khusus<br /> 3A/3B, 3A-1/3B-1, 3A-<br /> 2/3B-2 )<br /> Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi<br /> Induk SPT 1771 Bagian G Angka 16.a.<br /> 11 Data Digital<br /> Daftar Fasilitas<br /> Penanaman Modal<br /> (Lampiran Khusus<br /> 4A/4B)<br /> Hams disampaikan oleh Wajib Pajak yang memperoleh<br /> fasilitas penanaman modal<br /> 12 Data Digital<br /> Daftar Cabang Utama<br /> Perusahaan (Lampiran<br /> Khusus 5A/5B)<br /> Hams disampaikan oleh Wajib Pajak yang mempunyai<br /> kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha di luar<br /> kantor pusatnya.<br /> 13 Data Digital<br /> Penghitungan Obyek PPh<br /> Pasal 26 ayat (4)<br /> (Lampiran Khusus<br /> 6A/6B)<br /> Harus diisi dan disampaikan oleh semua Wajib Pajak<br /> Bentuk Usaha Tetap.<br /> Catatan:<br /> SSP lembar ke-3 hams dilampirkan apabila Pasal 26 ayat<br /> (4) tersebut di atas terutang.<br /> 14 Data Digital<br /> Kredit Pajak Luar Negeri<br /> (Lampiran Khusus<br /> 7A/7B)<br /> Hams disampaikan dan diisi dengan lengkap dalam hal<br /> memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak diluar<br /> negeri<br /> 15 Data Digital<br /> Transkrip Kutipan atas<br /> Elemen-Elemen Laporan<br /> Keuangan (Lampiran<br /> Khusus 8A-1/8B-1, 8A-<br /> 2/8B-2, 8A-3/8B-3, 8A-<br /> 4/8B-4, 8A-5/8B-5, 8A-<br /> 6/88-6)<br /> Hams diisi dan disampaikan berdasarkan laporan<br /> keuangan Wajib Pajak.<br /> III Lampiran Yang<br /> Disyaratkan<br /> 01 Surat Setoran Pajak (PPh<br /> Pasal 29)<br /> Harus disampaikan apabila pada huruf D angka 11.a. dari<br /> SPT Induk (Formulir 1771 atau 1771/$) menunjukkan ada<br /> PPh yang kurang dibayar. Dalam hal :<br /> a. SPT Nihil atau SPT Lebih Bayar; atau<br /> b. Seluruh pajak penghasilan Wajib Pajak ditanggung<br /> Pemerintah,<br /> maka Surat Setoran Pajak nihil tidak perlu dilampirkan.<br /> 02 Surat Setoran Pajak<br /> Pasal 26 ayat (4) (khusus<br /> Bentuk Usaha Tetap)<br /> Harus disampaikan apabila terdapat setoran PPh Pasal 26<br /> ayat (4) oleh Bentuk Usaha Tetap.<br /> 03 Laporan Keuangan atau<br /> Laporan Keuangan yang<br /> telah Diaudit oleh<br /> Hams disampaikan.<br /> - 19 -<br /> Akuntan Publik<br /> 04 Daftar nominatif<br /> pengeluaran biaya<br /> promosi<br /> Harus disampaikan apabila terdapat pengeluaran biaya<br /> promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.<br /> 05 Surat Kuasa Khusus Harus disampaikan apabila SPT Tahunan ditandatangani<br /> selain Pimpinan/ Pengurus Perusahaan.<br /> IV Lampiran Khusus<br /> 01 Lembar "Data Identitas<br /> Wajib Pajak"<br /> Hams diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan<br /> identitas Wajib Pajak.<br /> Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai<br /> dengan IV, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1771 atau e-<br /> 1771/$ dari Wajib Pajak yang bersangkutan.<br /> -20-<br /> PLC KETERANGAN DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DISYARATKAN SEBAGAI<br /> KELENGKAPAN e-SPT 1771 ATAU e-SPT 1771/$ YANG DISAMPALKAN SECARA<br /> e-FILING MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP)<br /> e-SPT 1771 atau e-SPT 1771/$ yang disampaikan secara &amp;filing melalui perusahaan<br /> penyedia jasa aplikasi (ASP) dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai<br /> berikut :<br /> No. Nama/Bentuk<br /> Lampiran/Formulir Keterangan<br /> I SPT e-Filing<br /> 1. Data Digital<br /> SPT Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Badan/SPT Induk<br /> (Formulir 1771 atau<br /> 1771/$)<br /> Harus diisi sesuai dengan Formulir SPT Tahunan PPh<br /> Wajib Pajak Badan (e-SPT 1771 atau e-SPT 1771/$ Induk).<br /> 2. Data Digital<br /> Lampiran I SPT Tahunan<br /> PPh Wajib Pajak Badan<br /> (Formulir 1771 - I atau<br /> 1771 - 1/$)<br /> Harus diisi sebagai dasar penghitungan penghasilan neto<br /> fiskal. Dalam hal terdapat elemen yang tidak dapat diisi,<br /> elemen tersebut diisi angka 0 (nol).<br /> 3. Data Digital<br /> Lampiran II SPT<br /> Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Badan (Formulir<br /> 1771 - II atau 1771 -<br /> 11/$)<br /> Hams diisi sesuai dengan lampiran 1771-I atau 17714/$<br /> angka 1 huruf b, huruf c dan huruf f . Dalam hal terdapat<br /> elemen yang tidak dapat diisi, diisi angka 0 (nol).<br /> 4. . Data Digital<br /> Lampiran III SPT<br /> Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Badan (Formulir<br /> 1771 - III atau 1771 -<br /> M/$)<br /> Harus diisi dengan rincian bukti ppungut PPh Pasal 22<br /> dan bukti potong PPH Pasal 23 yang telah dibayar melalui<br /> pemotongan/pemungutan oleh pihak lain (tidak termasuk<br /> yang bersifat final). Dalam hal tidak ada penghasilan yang<br /> dipotong /dipungut diisi angka 0 (nol).<br /> 5. Data Digital<br /> Lampiran IV SPT<br /> Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Badan (Formulir<br /> 1771 - IV atau 1771 -<br /> IV/$)<br /> Harus diisi apabila Wajib Pajak menerima/memperoleh<br /> penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan<br /> yang tidak termasuk objek pajak. Dalam hal terdapat<br /> elemen yang tidak dapat diisi, elemen tersebut diisi angka<br /> 0 (nol).<br /> 6. . Data Digital<br /> Lampiran V SPT<br /> Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Badan (Formulir.<br /> 1771 - V atau 1771 -<br /> V/$)<br /> Harus diisi dan disampaikan dengan mengisi secara<br /> lengkap dan rinci Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal,<br /> dan Jumlah Dividen yang dibagikan dan Daftar Susunan<br /> Pengurus dan Komisaris.<br /> Catatan:<br /> Daftar tersebut hares mencantumkan NPWP sebagai<br /> syarat kelengkapan SPT. Untuk pemegang saham/pemilik<br /> modal, pengurus dan komisaris yang tidak memiliki NPWP<br /> (misalnya WP luar negeri atau WP yang penghasilannya di<br /> bawah PTKP" diisi dengan "Tidak Ada".<br /> 7. Data Digital<br /> Lampiran VI SPT<br /> Tahunan PPh Wajib<br /> Pajak Badan (Formulir<br /> 1771 - VI atau 1771 -<br /> VI/$)<br /> Harus diisi apabila Wajib Pajak menyertakan modal pada<br /> perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau<br /> memperoleh/memberikan pinjaman dari/ kepada<br /> pemegang saham dan atau perusahaan yang memiliki<br /> hubungan istimewa. Apabila tidak ada penyertaan dan<br /> atau pinjaman dimaksud, kolom Nama dan Alamat diisi<br /> dengan Tidak Ada.<br /> 8. Data Digital<br /> Daftar Penghitungan<br /> Penyusutan / Amortisasi<br /> (Lampiran Khusus<br /> 1A/1B)<br /> Harus disampaikan apabila SPT melakukan penyusutan /<br /> amortisasi.<br /> 9. Data Digital Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak<br /> -21-<br /> Perhitungan Kompensasi<br /> Kerugian Fiskal<br /> (Lampiran Khusus<br /> 2A/2B)<br /> mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahuntahun<br /> pajak yang lalu.<br /> 10. Data Digital<br /> Pernyataan Transaksi<br /> Dalam Hubungan<br /> Istimewa dan/atau<br /> Transaksi dengan Pihak<br /> yang merupakan<br /> Penduduk Negara Tax<br /> Haven Country<br /> (Lampiran Khusus<br /> 3A/3B, 3A-1/3B-1, 3A-<br /> 2/3B-2 )<br /> Harus diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mengisi<br /> Induk SPT 1771 Bagian G Angka 16.a.<br /> 11. Data Digital<br /> Daftar Fasilitas<br /> Penanaman Modal<br /> (Lampiran Khusus<br /> 4A/4B)<br /> Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang memperoleh<br /> fasilitas penanaman modal<br /> 12. Data Digital<br /> Daftar Cabang Utama<br /> Perusahaan (Lampiran<br /> Khusus 5A/5B)<br /> Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mempunyai<br /> kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha di luar<br /> kantor pusatnya.<br /> 13. Data Digital<br /> Penghitungan Obyek PPh<br /> Pasal 26 ayat (4)<br /> (Lampiran Khusus<br /> 6A/6B)<br /> Harus diisi dan disampaikan oleh semua Wajib Pajak<br /> Bentuk Usaha Tetap.<br /> Catatan:<br /> SSP lembar ke-3 hams dilampirkan apabila Pasal 26 ayat<br /> (4) tersebut di atas terutang.<br /> 14. Data Digital<br /> Kredit Pajak Luar Negeri<br /> (Lampiran Khusus<br /> 7A/7B)<br /> Harus disampaikan dan diisi dengan lengkap dalam hal<br /> memperoleh penghasilan dan telah dikenakan pajak diluar<br /> negeri<br /> 15. Data Digital<br /> Transkrip Kutipan atas<br /> Elemen-Elemen Laporan<br /> Keuangan (Lampiran<br /> Khusus 8A-1/8B-1, 8A-<br /> 2/8B-2, 8A-3/8B-3, 8A-<br /> 4/8B-4, 8A-5/8B-5, 8A-<br /> 6/8B-6)<br /> Harus diisi dan disampaikan berdasarkan laporan<br /> keuangan Wajib Pajak.<br /> II Lampiran Yang<br /> Disyaratkan _<br /> 01 Surat Setoran Pajak (PPh<br /> Pasal 29)<br /> Harus disampaikan apabila pada huruf D angka 11.a. dari<br /> SPT Induk (Formulir 1771 atau 17711$) menunjukkan ada<br /> PPh yang kurang dibayar. Dalam hal :<br /> a. SPT Nihil atau SPT Lebih Bayar; atau<br /> b. Seluruh pajak penghasilan Wajib Pajak ditanggung<br /> Pemerintah,<br /> maka Surat Setoran Pajak nihil tidak perlu dilampirkan.<br /> Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) yang dibayarkan<br /> melalui Bank Persepsi dan Nomor Transaksi Penerimaan<br /> Negara sudah dicantumkan dalam e-SPT tidak wajib<br /> disampaikan oleh Wajib Pajak secara hard copy.<br /> 02 Surat Setoran Pajak<br /> Pasal 26 ayat (4) (khusus<br /> Bentuk Usaha Tetap)<br /> Hams disampaikan apabila terdapat setoran PPh Pasal 26<br /> ayat (4) oleh Bentuk Usaha Tetap.<br /> 03 Laporan Keuangan atau<br /> Laporan Keuangan yang<br /> telah Diaudit oleh<br /> Akuntan Publik<br /> Harus disampaikan.<br /> 04 Surat Kuasa Khusus Hans disampaikan apabila Sr Tahunan ditandatangani<br /> - 22 -<br /> selain Pimpinan/ Pengurus Perusahaan.<br /> 05 Surat Pengantar<br /> Keterangan dan/atau<br /> Dokumen Lain yang<br /> Disyaratkan untuk<br /> dilampirkan dalam SPT<br /> Tahunan yang tidak<br /> dapat disampaikan<br /> secara elektronik.<br /> Bentuk formulir terdapat pada PER-47/ PJ/2008 tentang<br /> Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan<br /> Penyampaian Perpanjangan Surat Pemberitahuan<br /> Tahunan secara Elektronik (e-filing) melalui Perusahaan<br /> PEnyedia Jasa Aplikasi (ASP) Lampiran II.<br /> III Lampiran Khusus<br /> 01 Lembar "Data Identitas<br /> Wajib Pajak"<br /> Hams diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan<br /> identitas Wajib Pajak.<br /> Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan lampiran selain tersebut pada angka I sampai<br /> dengan III, maka lampiran tersebut merupakan lampiran kelengkapan e-SPT 1771 atau e-<br /> 1771/$ dari Wajib Pajak yang bersangkutan.<br /> Dalam hal berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Wajib<br /> Pajak diharuskan atau diwajibkan untuk melaporkan dokumen tertentu sebagai lampiran<br /> SPT Tahunan, selain keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada butir IA,<br /> IB, IC, IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, IVA, IVB dan IVC, maka dokumen tertentu tersebut<br /> merupakan lampiran kelengkapan SPT Tahunan yang bersangkutan. 9-</p>

Facebook Comment